Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah. (Foto: Kristian Erdianto/kompas)
Setelah Tunda DAU, Jokowi Janji Terbitkan PP Hak Keuangan Pimpinan DPRD. (Foto: Presiden Jokowi (Maikel Jefriando/detikcom)
DAU Ditahan, Tidak Ada Gaji PNS Daerah yang Dipotong. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
ASDEKSI Adalah Mitra Pemerintah
Bootstrap Slider

Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu diterbitkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Untuk mengunduh permendagri tersebut, silahkan klik di sini.

Petunjuk Tentang Gaji 13 dan 14 (THR)

Sehubungan banyaknya pertanyaan dari anggota ASDEKSI perihal gaji 13 & gaji 14/THR sesuai PP.19, PP.20 tahun 2016 & PMK No.96, PMK No.97 maka bersama ini diinfokan Hasil konsultasi Pengurus ASDEKSI di Kemenkeu dan Kemendagri tentang Gaji 13 dan THR bagi DPRD sebagai berikut : Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2016

Terkait tunjangan hari raya tahun anggaran 2016, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan nomor 97 tahun 2016. Selengkapnya silahkan klik di sini.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2016

Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan nomor 96 tahun 2016 terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji 13. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan nomor 20 tahun 2016 tentang pemberian tunjangan hari raya tahun anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait gaji atau dana pensiunan. Peraturan nomor 19 tahun 2016 tersebut dapat diunduh dengan mengklik link ini.

Permen 23 tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentan perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bslanja Daerah tahun anggaran 2016. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Menteri Yuddy Akan Petakan PNS Tak Kompeten untuk Dipangkas

Presiden Jokowi bersama Menteri Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Ahok usai menghadiri upacara HUT KORPRI. (Foto: CNNIndonesia/Resty Armenia)

Presiden Jokowi bersama Menteri Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Ahok usai menghadiri upacara HUT KORPRI. (Foto: CNNIndonesia/Resty Armenia)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan melakukan pemetaan setelah rampungnya Permenpan-RB tentang Percepatan Penataan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini tengah digodok. Baca selengkapnya »

Mendagri Sambut Positif Saran Bupati Dedi soal Kenaikan Tunjangan DPRD

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap saran dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai saran yang positif.

Sebelumnya, Dedi menyarankan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kesejahteraan DPRD seluruh Indonesia dengan menerapkan plafon tinggi untuk anggaran tunjangan dalam perencanaan APBD yang diterima Kemendagri. Baca selengkapnya »

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

Dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan tentang perubahan kedua atas peraturan permendagri nomor 32 tahun 2011. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.