Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah. (Foto: Kristian Erdianto/kompas)
Setelah Tunda DAU, Jokowi Janji Terbitkan PP Hak Keuangan Pimpinan DPRD. (Foto: Presiden Jokowi (Maikel Jefriando/detikcom)
DAU Ditahan, Tidak Ada Gaji PNS Daerah yang Dipotong. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Bootstrap Slider

ASDEKSI Gelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX

ACDSee PDF Image.

Dalam upaya merealisasikan amanat MUNAS V ASDEKSI di Jakarta tahun 2015 dan Rakernas VIII di kota Batam tahun 2016, pada 18 – 21 Mei 2017 bertempat di Hotel Harris Ciumbuleuit – Bandung dilaksanakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Profesionalisme Setwan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi – Fungsi DPRD” dimaksudkan untuk menjaga semangat kolektif dalam meningkatkan pengetahuan anggota ASDEKSI tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota ASDEKSI tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD. Baca selengkapnya »

Sri Mulyani: Ada 131 Daerah yang Setengah APBD Habis Buat Gaji PNS

32ed0038-7ae1-4b4a-95c3-d676ea752cb1_169[1]

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang rasio alokasi belanja pegawainya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Ini artinya dana belanja daerah mayoritas digunakan untuk belanja pegawai pemerintahannya. Baca selengkapnya »

Permendagri No. 104 Tahun 2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3), diterbitkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Untuk mengunsuh peraturan tersebut silahkan klik di sini. Adapun lampirannya dapat diunduh di sini.

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi SETWAN Berdasarkan PP 18 2016

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, memaparkan materi tentang “Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Materi tersebut dapat diunduh di sini.

Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Materi untuk penguatan SETWAN dengan judul “Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” disampaikan oleh Akmal Malik. Selengkapnya dapat diunduh di sini.

Penguatan Manajemen Persidangan DPRD

Materi berjudul “Penguatan Manajemen Persidangan DPRD” dibawakan oleh Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Materi tersebut dapat diunduh dengan mengklik link berikut.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 2016

Dalam pustaka ini dibahas beberapa hal, diantaranya mengenai “Kedudukan Perangkat Daerah”, “Latar Belakang Penataan Perangkat Daerah”, dan “Konsep Dasar Penataan Daerah”. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

SE MenPANRB Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan banyaknya pertanyaan terkait pengisian jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, telah diterbitkan surat edaran dari Kementerian PANRB. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

Penjelasan Tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PAN/0912016 tanggal 20 September 2016. Klik di sini untuk mengunduh (download).

Petunjuk Menteri PANRB Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemprov dan Pemkab

Lantik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota (Pemkot) terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Baca selengkapnya »