Selamat Idul Fitri

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

Tanggal 21 April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut didasarkan oleh pertimbangan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengunduh (mendownload Perpres Nomo 29 silahkan klik di sini.

Persiapan RAKERNAS VII

Jelang Rapat Kerja Nasional VII, Pengurus Sekretariat Nasional (SEKNAS) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) telah mengambil beberapa langkah persiapan, salah satunya adalah dengan melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Semarang. Sebagai agenda organisasi, Kegiatan RAKERNAS yang dilaksanakan setahun sekali, merupakan forum yang dihadiri anggota ASDEKSI dalam rangka mempersiapkan program kerja 2014/2015. Baca selengkapnya »

RAKORNAS ASDEKSI Maret 2014

Kegiatan RAKORNAS ASDEKSI 2014 yang dilaksanakan di kota Padang tanggal 19-21 Maret 2014, telah dihadiri 19 Pengurus Wilayah dari 32 Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia. Sebagai suatu kegiatan tahunan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat kerja nasional/RAKERNAS ASDEKSI, Rakornas ditingkat Pengurus Nasional dengan Pengurus Wilayah, dimaksudkan untuk membahas persoalan organisasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi setwan di daerah. Sebagai wujud dari pelaksanaan RAKORNAS 2014, beberapa poin penting telah dirumuskan sebagai bahan materi untuk dibawa ke RAKERNAS VII ASDEKSI di Semarang pada bulan Mei 2014. Baca selengkapnya »

Kelembagaan DPRD dan Sistem Pendukung DPRD

“keberhasilan maupun kegagalan DPRD Kabupaten/Kota amat ditentukan pula oleh kuat-lemahnya dukungan sekretariat dewan sebagai bagian dari supporting system DPRD Kabupaten/Kota.”

Baca selengkapnya »

Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD dalam Kerangka Pemeriksaan Keuangan oleh BPK

Mengawali tahun 2014, pada tanggal 13-16 Februari, ASDEKSI menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM aparatur sekretariat DPRD di kota Manado. Ir. MHF Sendoh, Sekretaris kota Manado, yang membuka Workshop Nasional Asdeksi menyampaikan terima kasih dan menyambut baik pelaksanaan acara ASDEKSI diselenggarakan di kota Manado. meskipun kota Manado dan sekitarnya sempat lumpuh akibat bencana banjir bandang. Lebih jauh ia juga berpesan agar kegiatan peningkatan kapasitas staf sekretariat terus ditingkatkan dalam rangka mendukung kerja DPRD. Baca selengkapnya »

Surat BKN Tentang Batas Usia Pensiun PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)tertanggal 17 Januari 2014. Surat tersebut berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadil salah satu pertimbangan disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Sah Menjadi Undang-Undang

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna, Kamis (19/12). Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengetok palu pukul 12.25, setelah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna itu menyetujui RUU itu untuk disahkan. Baca selengkapnya »

Wajar Tanpa Pengecualian = Bebas Korpsi ?

“Dukungan sekretariat jenderal terhadap tugas dan fungsi DPR RI mengalami perubahan yang cukup besar dari era tahun 80an sampai saat ini. Jika pada tahun 80an Setjen sebagai unsur pelayan DPR RI maka pada era tahun 2000, dukungan Setjen DPR RI tidah hanya sebatas memberikan dukungan Teknis, Administratif, dan Keahlian tapi juga telah tersistem dan terstruktur secara bertahap, berkinerja tinggi dan terukur”. Demikian gambaran perkembangan peran Setjen DPR RI yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR – RI, Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, SH., M.Si. pada saat workshop nasional ASDEKSI di Makassar. Baca selengkapnya »

Etika Komunikasi: Menyatakan Ketidaksetujuan Tanpa Konflik

“Selain sikap, penampilan dan gaya bicara yang baik, seseorang dalam menjalin komunikasi juga harus ramah, memulai percakapan dengan salam untuk menyapa, kata yang sopan, terbuka dan jangan menyalahkan atau membuat malu lawan bicara.” Demikian disampaikan Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si saat mengisi materi workshop nasional ASDEKSI di Bali September 2013. Baca selengkapnya »