Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah. (Foto: Kristian Erdianto/kompas)
Setelah Tunda DAU, Jokowi Janji Terbitkan PP Hak Keuangan Pimpinan DPRD. (Foto: Presiden Jokowi (Maikel Jefriando/detikcom)
DAU Ditahan, Tidak Ada Gaji PNS Daerah yang Dipotong. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Bootstrap Slider

Penguatan Manajemen Persidangan DPRD

Materi berjudul “Penguatan Manajemen Persidangan DPRD” dibawakan oleh Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Materi tersebut dapat diunduh dengan mengklik link berikut.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 2016

Dalam pustaka ini dibahas beberapa hal, diantaranya mengenai “Kedudukan Perangkat Daerah”, “Latar Belakang Penataan Perangkat Daerah”, dan “Konsep Dasar Penataan Daerah”. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

SE MenPANRB Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan banyaknya pertanyaan terkait pengisian jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, telah diterbitkan surat edaran dari Kementerian PANRB. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

Penjelasan Tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PAN/0912016 tanggal 20 September 2016. Klik di sini untuk mengunduh (download).

Petunjuk Menteri PANRB Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemprov dan Pemkab

Lantik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota (Pemkot) terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Baca selengkapnya »

“ASDEKSI Peduli” Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa Pidie Jaya Aceh

IMG-20161216-WA0002

Program “ASDEKSI Peduli” menyerahkan bantuan kepada korban gempa bumi Kabupaten Pidie Jaya Aceh. Kabupaten di Serambi Mekkah tersebut terkena gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter. Sejumlah bangunan rubuh, infrastruktur rusak, korban luka dan meninggal berjatuhan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bahkan menetapkan status darurat bencana. Baca selengkapnya »

Sekwan Maafkan Wakil Ketua DPRD Bitung

Wakil Ketua DPRD Bitung, Jerry Lengkong dan Sekwan Bitung, Yoke Senduk berjabatan tangan. (foto:joy watania)

Wakil Ketua DPRD Bitung, Jerry Lengkong dan Sekwan Bitung, Yoke Senduk berjabatan tangan. (foto:joy watania)

Sikap mulia ditunjukkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, Yoke Senduk. Meski telah mendapat perlakuan buruk dari Wakil Ketua DPRD Bitung, Jerry Lengkong, namun Senduk tetap memilih untuk mengampuni. Baca selengkapnya »

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan penjelasan atas peraturan tersebut. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Surat Menteri PANRB tentang Pengisian JPT

Surat Menteri PANRB tentang Pengisian JPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerinah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Jabatan Fungsional Baru Tidak Boleh Tumpang Tindih

rapat_JF_KKP_2

JAKARTA – Pembentukan Jabatan Fungsional (JF) harus melihat tugas dan fungsi JF itu sendiri, agar jabatan yang baru tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan jabatan yang sudah ada. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja dalam rapat Pembentukan JF pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/10). Baca selengkapnya »