REKOMENDASI RAKERNAS IX ASDEKSI Tahun 2017

ACDSee PDF Image.

Mencermati pemikiran yang berkembang serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, yang menjadi bahasan pada Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di Bandung yang antara lain telah menetapkan Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI, kami memandang perlu menyampaikan aspirasi para anggota.

Sidang pembahasan Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI dipimpin oleh:

  • Hj. Rosida Thalib, S.H., M.H./sekwan kota Palu,
  • Drs. Acmad Mualif / sekwan kab. Rembang,
  • Drs. Salman / sekwan kab. Kapuas
  • Widyo Prayitno, S.H.,
  • Elkyopas Silooy, S.H., M.H

Bahwa sehubungan belum diterbitkannya perubahan peraturan pemerintah terkait dengan kedudukan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD sebagai implementasi dari Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, maka Sekretariat DPRD sebagai supporting system bagi tri fungsi DPRD akan dihadapkan pada kendala bagaimana menyesuaikan hak dan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD, pada sisi lain banyak terdapat permasalahan yang dihadapi belum diatur secara tegas dalam regulasi.

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas dan wacana yang berkembang dalam Rapat kerja Nasional IX ASDEKSI, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan DPRD dalam APBD besarannya agar diatur menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana pengaturan Tunjangan Komunikasi Intensif ( TKI ) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ( BPOP ) ;
  2. Pengaturan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD agar dipertegas dan diperjelas seperti kriteria pemberian TKI ;
  3. Sarana mobilitas bagi anggota DPRD untuk diatur secara jelas dan tegas;
  4. Untuk memberikan kepastian dalam memfasilitasi rumah tangga rumah Jabatan Pimpinan DPRD maka agar diatur secara jelas tentang biaya rumah tangga rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk ketentuan besarannya;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam tataran pelaksanaanya terdapat kendala-kendala.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (RAKERNAS IX ASDEKSI) yang dihadiri Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia pada tanggal 18-21 Mei 2017 di Kota Bandung, menyampaikan rekomendasi agar dapat dipertimbangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, hal-hal sebagai berikut :

  1. Agar diatur lebih lanjut ketentuan yang mengatur apabila Ketua berhalangan sementara lebih dari 30 hari, Partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara tidak mengusulkan salah seorang anggotanya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD.
  2. Agar diatur secara jelas dan tegas kriteria dan penjelasan berhalangan sementara.
  3. Ketentuan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasar putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, usulan pemberhentiannya cukup berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa melalui usulan pemberhentian dari Partai Politik anggota DPRD yang bersangkutan.
  4. Perlu diatur lebih lanjut ketentuan ketika anggota partai yang tergabung dalam Fraksi Gabungan keluar atau memisahkan diri dari fraksinya;
  5. Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD atas usulan dari partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan agar diatur sebagaimana proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD, cukup diumumkan dalam rapat paripurna tanpa melalui penetapan dalam rapat paripurna dan tanpa keputusan DPRD.
  6. Ketentuan kuorum rapat paripurna untuk mengambil keputusan perlu diberi penjelasan lebih lanjut.
  7. Mengharapkan pemerintah mengeluarkan aturan yang memberikan peningkatan kualitas tri fungsi DPRD.
  8. Untuk pelaksanaan tugas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana penyelengara pemerintahan daerah lainnya (bupati), DPRD perlu juga memiliki rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan serta mempertanggung jawabkan pencapaian kinerjanya. Berkaitan dengan itu perlu pengaturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah

Demikian Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.