Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI

ACDSee PDF Image.

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI dapat terlaksana dengan baik, dan lancar pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di kota Bandung. Seminar dan RAKERNAS ASDEKSI yang dilaksanakan setahun sekali ini, mengagendakan evaluasi program kerja dan rekomendasi ASDEKSI tahun 2016-2017, serta pembahasan dan penetapan program kerja dan rekomendasi tahun 2017-2018 sebagai bagian dari amanah MUNAS V ASDEKSI tahun 2015.

Seminar Nasional dan RAKERNAS IX ASDEKSI, dibuka oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen OTDA KEMENDAGRI dan DPRD Drs. Akmal Malik Piliang. Beberapa isu strategis dan permasalahan yang kerap dihadapi sekwan di daerah serta tantangan pengembangan organisasi menjadi topik hangat dalam pembahasan pada sesi Seminar Nasional dan sidang pleno RAKERNAS IX ASDEKSI.

Dalam sambutannya Akmal memberi apresiasi kepada ASDEKSI sebagai suatu asosiasi yang sudah berkembang dengan baik. Peran dan keberadaan ASDEKSI harus terus ditingkatkan dalam memberi kontribusi yang besar bagi anggotanya dan juga kepada pemerintah khususnya KEMENDAGRI. Peran penting Sekretaris DPRD sebagai aparatur birokrasi yang ditempatkan diranah lembaga politik tentunya perlu membekali diri dengan kualitas dan kompetensi yang handal dalam upaya memberikan dukungan yang maksimal kepada DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan tersebut Akmal mengingatkan kembali peran sekwan sangat strategis dalam mengawal visi misi kepala daerah seperti dalam perumusan RPJMD, RKPD dan rancangan APBD yang dilakukan kepala daerah bersama dengan DPRD. Selain itu ia juga mengharapkan kerjasama dari ASDEKSI berupa saran masukan dalam pembahasan revisi PP No 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD.

Sementara itu ketua umum ASDEKSI, Tri Puguh Priyadi, dalam sambutannya pada saat pembukaan, mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri. Saat ini sekwan banyak dihadapkan dengan isyu diterbitkannya revisi PP 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan protokol dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting system DPRD, ketua umum ASDEKSI juga berharap revisi PP No.16 Tahun 2010 segera diterbitkan Pemerintah. Dukungan pemerintah sangat diperlukan oleh anggota ASDEKSI mengingat beban tugas yang relatif tinggi, telah menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan bahwa Sekretaris DPRD harus memahami hal ikhwal yang berkaitan dengan beban tugasnya secara paripurna.

ACDSee PDF Image.

Acara pembukaan Seminar Nasional dan RAKERNAS IX ASDEKSI selain dihadiri oleh Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dari Seluruh Indonesia juga dihadiri oleh deklarator berdirinya ASDEKSI serta mantan dewan pengurus ASDEKSI. Sebelum acara pembukaan dimulai terlebih dahulu diawali dengan persembahan tarian Daerah. Acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mars ASDEKSI oleh paduan suara dari SMPN 7 kota Bandung, dan diakhiri dengan persembahan lagu – lagu nasional.

Sebelum memasuki agenda acara tiga sesi seminar nasional dan rapat pleno Rakernas, sebagai bentuk kepedulian organisasi, pada pembukaan acara ASDEKSI juga telah memberikan santunan kepada panti asuhan yang berada di kota Bandung dan pemberian tali asih kepada keluarga sekwan dari Kabupaten Bener Meuriah, Kabupaten Mesuji dan sekwan Kabupaten Klaten yang telah wafat dalam kurung waktu antara Juni 2016 – pertengahan Mei 2017. Pada kesempatan tersebut juga diberikan cenderamata kepada perwakilan kelompok paduan suara SMPN 7 Kota Bandung yang turut mensukseskan acara seminar nasional dan RAKERNAS IX ASDEKSI.

Walikota Bandung Ridwan Kamil yang berkesempatan hadir sebelum sesi seminar dua, mengatakan perkembangan kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari hubungan dan kerjasama yang baik antara kepala daerah dengan DPRD. Ridwan mengaku untuk pembenahan seperti taman kota yang dibuat tematik sempat tidak disetujui oleh anggota DPRD kota Bandung. Tapi dengan komunikasi yang intens dan paparan akan pentingnya suatu ruang publik, taman yang bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat akhirnya kota Bandung saat ini telah memiliki banyak taman yang indah.

ACDSee PDF Image.

Pada bahagian lain Ridwan berpesan, sekwan harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan DPRD. Peran sekwan yang baik dalam menjaga relasi hubungan kepala daerah dan DPRD akan mendorong pembangunan yang ada dalam APBD bisa berjalan sesuai rencana.

Sebagaimana tujuan pelaksanaan Seminar Nasional dan RAKERNAS IX ASDEKSI untuk meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat Sekretariat DPRD tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dan strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada sekretariat DPRD serta mampu menjembatani hubungan kerja kemitraan antara kepala daerah dan DPRD, pengurus menghadirkan narasumber seminar dari Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung RI.

Dalam acara tersebut hadir Erny V. Maramba, SH, M.Hum – Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Agung RI yang membawakan materi “Peran Kejaksaan Agung RI Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara dari Ditjen OTDA KEMENDAGRI juga hadir Dr. Kurniasih, SH, M.Si – Dir. Produk Hukum Daerah yang mengupas materi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Sebagai Produk Hukum Daerah yang Bersifat Otonom”.

Erny dalam paparanya mengatakan fungsi strategis sekwan dalam membantu pelaksanaan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD adalah sangat mulia. Setwan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD memerlukan perangkat Setwan yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

ACDSee PDF Image.

Ditambahkan Erny setwan yang profesional, berkualitas dan berintegritas harus mengenali Hukum. Ia berpesan jajaran setwan sebaik mungkin harus bisa menghindari pelanggaran hukum dengan adanya pendampingan dari lembaga penegak hukum seperti dari Kejaksaan, Kepolisian. Untuk di Kejaksaan, Erny berharap sekwan bisa memanfaatkan TP4P dan TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah) yang dibentuk di Kejaksaan Agung, di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan seluruh kejaksaan Negeri di Indonesia. TP4P/TP4D terdiri dari para Jaksa yang profesional, berkualitas dan berintegritas dari bidang Intelijen, bidang Pidana Khusus, dan Datun (Perdata dan TUN).

Maksud dan tujuan pembentukan TP4P/TP4D adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya MENCEGAH timbulnya penyimpangan dan kerugian negara/daerah.

Sementara itu pada sesi lain, Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Kurniasih, SH, M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa permasalahan peraturan daerah terhadap pembatalan 3143 Perda/Perkada, mencerminkan daerah tidak sensitif terhadap perubahan regulasi di pusat dan kebutuhan daerah terhadap investasi. Masalah lainnya adalah Perda sebagai kebutuhan daerah untuk mengatur namun tidak sesuai dengan kewenangan daerah, muatan lokal belum terrefleksi dalam setiap Ranperda, Naskah Akademik hanya sebagai prasyarat tidak mencerminkan kebutuhan dibentuknya perda, SDM aparatur daerah sebagai perancang terbatas; baik DPRD ataupun Pemda.

Sebagai solusi buat jajaran setwan, Kurniasih menyarankan dalam pembentukan Perda agar :

  1. Membangun Sistem eperda sebagai optimalisasi pembinaan dan pengawasan perda;
  2. Optimalisasi Evaluasi dan Fasilitasi;
  3. Kawal pelaksanaan 3.143 Pembatasalan untuk membuka pintu invetsai;
  4. Capacity building SDM DPRD, Sekwan dan Setda terkait tenaga perancang dan pemahaman desentralisasi;
  5. Perda/Perkada memuat materi yang menjadi kewenangan daerah otonom dan mulok disinergiskan;
  6. Perda kebutuhan daerah untuk mengatur bukan kepentingan pertanggungjawaban BPK;
  7. Regulasi di Pusat sinergis dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga memudahkan daerah menyusun regulasi daerah;
  8. Zero Pembatalan dengan Optimalisasi assistensi sejak perencanaan hingga implementasi.

Ditambahkan Kurniasih, bahwa dalam UU 12 TAHUN 2011 asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, yang meliputi : Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan. Sementara tahapan pembentukan atau prosedur Perda adalah : Perencanaan – Penyusunan – Pembahasan – Fasilitasi – Nomor Register – Penetapan – Pengundangan – Penyampaian Perda paling lama 7 hari setelah ditetapkan kepada provinsi.

Materi lain yang direncanakan dalam sesi seminar pada hari kedua “Arah Kebijakan Revisi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)” dengan narasumber Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si – Pimpinan Komisi II DPR RI yang akan panel dengan Prof.Dr. Sofian Effendi – Ketua KASN, batal hadir karena adanya kegiatan yang mendesak di waktu yang bersamaan.
Dalam materi paparan Arah Kebijakan Revisi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang diterima panitia, Lukman Edy menyebutkan bahwa Revisi UU ASN dilakukan sebagai upaya DPR RI untuk memberikan payung hukum dan menjawab probematika tenaga honorer yang tak kunjung selesai selama ini.

Dalam paparanya Lukan Edy menyebutkan point-point yang Direvisi dalam UU ASN diantaranya : Pegawai yang belum berstatus PNS dan mengabdi di instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung ; Pengangkatan PNS dilakukan‎ dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama atau bekerja pada bidang fungsional, administratif, serta pelayan publik ; Pengangkatan PNS dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji dan tunjangan yang diperoleh, sehingga kualitas hidup ASN lebih baik ; Pengangkatan PNS dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan paling lambat 3 tahun semenjak revisi disahkan. “Serta peraturan turunan perundang undangan i‎ni selambat-lambatnya dibuat enam bulan sejak diundangkan ; Dihapusnya Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran ; Memberi Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti: jaminan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Lebih lanjut Lukman Edy menyampaikan bahwa pasal tentang tenaga honorer dalam draft RUU ASN adalah pada Pasal 131A

  1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
  2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
  3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.
  4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
  5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

Sementara itu untuk Pasal 134, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Begitu juga untuk Pasal 135A

  1. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
  2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.

Menyinggung keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lukman Edy dalam paparannya menyebutkan Badan Legislatif DPR RI menyatakan bahwa fungsi KASN adalah untuk mendorong berlangsungnya merit sistem serta pengawasan dan pengendalian kinerja birokrasi. Namun, fungsi-fungsi tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghapusan KASN diusulkan dengan alasan keberadaannya membuat pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi-instansi pemerintah menjadi tidak efektif. Ini karena setiap pengisian jabatan harus didahului oleh rekomendasi KASN. Struktur organisasi baru dan pengisian pejabat untuk struktur baru itu berjalan lambat, tidak efektif, karena setiap pengisian harus didahului rekomendasi ASN. Padahal, yang dibutuhkan saat ini efektivitas kerja pemerintahan.

Sementara itu, Komisi II DPR RI memiliki pandangan bahwa dalam rapat kerja/RDP yang dilakukan Komisi II DPRI dengan KASN terlihat dalam beberapa kesimpulan rapat bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja KASN selama ini dalam upayanya untuk mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan berintegritas melalui penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN.

Kesimpulan rapat 6 Desember 2016 huruf C menyatakan bahwa Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB dan KASN untuk terus melakukan sosialisasi secara intensif dan pengawasan yang optimal terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 serta memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kesimpulan rapat 2 Februari 2017 huruf E menyatakan bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya-upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian nasional.

Sementara itu untuk pelaksanaan rapat kerja nasional, terpilih Hj. Rosida Thalib, S.H., M.H./sekwan kota Palu, Drs. Acmad Mualif / sekwan kab. Rembang, dan Drs. Salman / sekwan kab. Kapuas untuk mendampingi stering komite Widyo Prayitno, S.H., dan Elkyopas Silooy, S.H., M.H. yang bertugas memimpin dan memandu pelaksanaan rapat-rapat pleno dan rapat komisi. Jalannya rapat pleno terkait rekomendasi dan program kerja 2017-2018 berlangsung lancar dengan beberapa catatan menyikapi isyu yang berkembang terutama revisi PP No.24 tahun 2004 dan revisi PP No.16 tahun 2010.

Sebagai penutup dan rasa syukur, perkenankan kami menyampaikan Terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Walikota Bandung dan jajarannya, Sekretaris DPRD Kota Bandung dan jajarannya, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Bapak/Ibu Sekwan beserta staf sekretariat DPRD di seluruh Indonesia, dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu lancarnya Seminar Nasional dan RAKERNAS IX ASDEKSI. Semoga semua doa dan dukungan ini menjadi amal ibadah dan kemajuan ASDEKSI di masa yang akan datang. @red.tim liputan nirfan, jack, akub, cindy

Note:
Artikel sebelumnya, yaitu inormasi umum tentang Seminar dan RAKERNAS ASDEKSI IX dapat dibaca di sini.