Rekomendasi Munas VI ASDEKSI

REKOMENDASI MUNAS VI ASDEKSI TAHUN 2018

Mencermati pemikiran yang berkembang selama MUNAS VI ASDEKSI serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1.  Rekomendasi terkait dengan PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD yaitu :

  • Ketentuan syarat dan pembubaran Fraksi Gabungan untuk diatur secara jelas dan tegas;
  • Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD atas usulan dari partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan sebagaimana proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mekanisme ketentuan pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasar putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Untuk memberikan batasan yang jelas dan tegas hubungan kerja antara Sekretaris DPRD dengan DPRD, maka perlu diterbitkan regulasi yang terkait dengan Peningkatan kesejahteraan Sekretaris DPRD selaku sekretaris bukan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan
2.  Rekomendasi terkait dengan PP No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu ;
  • Belanja penunjang kegiatan reses diusulkan pertanggungjaawaban pengelolaan keuangannya diberikan secara lumsum yang besarannya dikaitkan dengan KKD.
  • Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD perlu ada batasan yang jelas mengenai besarannya dan jenis komponen belanja yang bisa dibiayai dan dana operasional pimpinan keseluruhan diberikan secara lumsum.
  • Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan appraisal.
3.  Rekomendasi terkait Permendagri No.133 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yaituPenyelenggaraan dan penganggaran orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang baru diambil sumpahnya dilaksanakan dan dibebankan kepada BPSDM Kemendagri atau BPSDM Propinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Silahkan download disini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Silahkan download disini

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, tanggal 27 Juli 2017 menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 62 tahun 2017 tentang “Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

PP No. 18 Tahun 2017

Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Perauran tersebut diundangkan di Jakarta 2 Juni 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

Permendagri No. 104 Tahun 2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3), diterbitkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Untuk mengunsuh peraturan tersebut silahkan klik di sini. Adapun lampirannya dapat diunduh di sini.

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi SETWAN Berdasarkan PP 18 2016

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, memaparkan materi tentang “Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Materi tersebut dapat diunduh di sini.

Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Materi untuk penguatan SETWAN dengan judul “Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” disampaikan oleh Akmal Malik. Selengkapnya dapat diunduh di sini.

Penguatan Manajemen Persidangan DPRD

Materi berjudul “Penguatan Manajemen Persidangan DPRD” dibawakan oleh Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Materi tersebut dapat diunduh dengan mengklik link berikut.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 2016

Dalam pustaka ini dibahas beberapa hal, diantaranya mengenai “Kedudukan Perangkat Daerah”, “Latar Belakang Penataan Perangkat Daerah”, dan “Konsep Dasar Penataan Daerah”. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.