PP No. 18 Tahun 2017

Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Perauran tersebut diundangkan di Jakarta 2 Juni 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

Permendagri No. 104 Tahun 2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3), diterbitkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Untuk mengunsuh peraturan tersebut silahkan klik di sini. Adapun lampirannya dapat diunduh di sini.

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi SETWAN Berdasarkan PP 18 2016

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, memaparkan materi tentang “Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Materi tersebut dapat diunduh di sini.

Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Materi untuk penguatan SETWAN dengan judul “Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” disampaikan oleh Akmal Malik. Selengkapnya dapat diunduh di sini.

Penguatan Manajemen Persidangan DPRD

Materi berjudul “Penguatan Manajemen Persidangan DPRD” dibawakan oleh Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Materi tersebut dapat diunduh dengan mengklik link berikut.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 2016

Dalam pustaka ini dibahas beberapa hal, diantaranya mengenai “Kedudukan Perangkat Daerah”, “Latar Belakang Penataan Perangkat Daerah”, dan “Konsep Dasar Penataan Daerah”. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

SE MenPANRB Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan banyaknya pertanyaan terkait pengisian jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, telah diterbitkan surat edaran dari Kementerian PANRB. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

Penjelasan Tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai proses pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PAN/0912016 tanggal 20 September 2016. Klik di sini untuk mengunduh (download).

Petunjuk Menteri PANRB Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemprov dan Pemkab

Lantik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota (Pemkot) terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Baca selengkapnya »

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan penjelasan atas peraturan tersebut. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.