Dirgahayu RI 72

c3a6fba9-8c31-4669-892b-490bc7867c3d

04a83943-51b2-4b6a-a5b8-c5dd50cd4a64a7862b9d-65be-413b-aa40-5252d57aae4d

f44d21e7-043b-473f-bfe5-436c9205f99f

REKOMENDASI RAKERNAS IX ASDEKSI Tahun 2017

ACDSee PDF Image.

Mencermati pemikiran yang berkembang serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, yang menjadi bahasan pada Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di Bandung yang antara lain telah menetapkan Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI, kami memandang perlu menyampaikan aspirasi para anggota. Baca selengkapnya »

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI

ACDSee PDF Image.

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI dapat terlaksana dengan baik, dan lancar pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di kota Bandung. Seminar dan RAKERNAS ASDEKSI yang dilaksanakan setahun sekali ini, mengagendakan evaluasi program kerja dan rekomendasi ASDEKSI tahun 2016-2017, serta pembahasan dan penetapan program kerja dan rekomendasi tahun 2017-2018 sebagai bagian dari amanah MUNAS V ASDEKSI tahun 2015. Baca selengkapnya »

ASDEKSI Gelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX

ACDSee PDF Image.

Dalam upaya merealisasikan amanat MUNAS V ASDEKSI di Jakarta tahun 2015 dan Rakernas VIII di kota Batam tahun 2016, pada 18 – 21 Mei 2017 bertempat di Hotel Harris Ciumbuleuit – Bandung dilaksanakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Profesionalisme Setwan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi – Fungsi DPRD” dimaksudkan untuk menjaga semangat kolektif dalam meningkatkan pengetahuan anggota ASDEKSI tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota ASDEKSI tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD. Baca selengkapnya »

Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD

IMG_0762-585

Asosiasi Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) menggelar workshop nasional bertema: “Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Serta Penguatan Sistem Kelembagaan dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD”. Baca selengkapnya »

Setiap Pengeluaran Harus Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah

IMG_8117-ed

“Mengacu kepada azas Umum Pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Begitu pula Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.” Demikian ditegaskan Drs. Syarifuddin, MM – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Kemendagri saat mengisi acara workshop nasional ASDEKSI di Mataram Lombok. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 3-6 Desember 2015 menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Baca selengkapnya »

Strategi Percepatan Pembahasan dan Penetapan APBD

IMG_5300-ed

Dengan mengusung tema ”Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyusunan SOP pada Sekretariat DPRD serta Strategi Percepatan Penetapan APBD”, workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung dari tanggal 5 – 8 November 2015 di Hotel The Sahid Rich Jogja, ASDEKSI menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, pakar komunikasi dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baca selengkapnya »

SEKWAN Harus Memiliki “Kemampuan Politik” Selain Kemampuan Administratif

IMG_3298-ed

“Tugas dan Tanggungjawab Sekwan sebagai kepala SKPD, harus bisa mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, serta bisa mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD.” Baca selengkapnya »

Peningkatan Kapasitas Dewan Bisa di Luar Daerah, Tapi Harus Selektif

IMG_7304-ed

“Kendaraan dinas pinjam pakai untuk DPRD itu tidak dibenarkan. Tidak ada kendaraan dinas untuk perorangan anggota DPRD, tidak diizinkan kecuali untuk mobil komisi”. Demikian ditekankan Drs.Syarifuddin, MM, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI saat menjawab pertanyaan peserta workshop Nasional ASDEKSI di Pangkal Pinang. Baca selengkapnya »

Seminar dan Musyawarah V ASDEKSI

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional V Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Seminar Nasional dan MUNAS V ASDEKSI) 28 – 31 Mei 2015 di Jakarta merupakan amanah Musyawarah Nasional IV Asosiasi Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia (MUNAS IV ASDEKSI) 18 – 21 Mei 2012 di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional VII tanggal 7 – 10 Mei 2014 di Semarang serta Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) tanggal 10 – 11 April 2015 di Bali. Baca selengkapnya »