Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD

IMG_0762-585

Asosiasi Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) menggelar workshop nasional bertema: “Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Serta Penguatan Sistem Kelembagaan dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD”. Baca selengkapnya »

Setiap Pengeluaran Harus Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah

IMG_8117-ed

“Mengacu kepada azas Umum Pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Begitu pula Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.” Demikian ditegaskan Drs. Syarifuddin, MM – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Kemendagri saat mengisi acara workshop nasional ASDEKSI di Mataram Lombok. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 3-6 Desember 2015 menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Baca selengkapnya »

Strategi Percepatan Pembahasan dan Penetapan APBD

IMG_5300-ed

Dengan mengusung tema ”Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyusunan SOP pada Sekretariat DPRD serta Strategi Percepatan Penetapan APBD”, workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung dari tanggal 5 – 8 November 2015 di Hotel The Sahid Rich Jogja, ASDEKSI menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, pakar komunikasi dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baca selengkapnya »

SEKWAN Harus Memiliki “Kemampuan Politik” Selain Kemampuan Administratif

IMG_3298-ed

“Tugas dan Tanggungjawab Sekwan sebagai kepala SKPD, harus bisa mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, serta bisa mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD.” Baca selengkapnya »

Peningkatan Kapasitas Dewan Bisa di Luar Daerah, Tapi Harus Selektif

IMG_7304-ed

“Kendaraan dinas pinjam pakai untuk DPRD itu tidak dibenarkan. Tidak ada kendaraan dinas untuk perorangan anggota DPRD, tidak diizinkan kecuali untuk mobil komisi”. Demikian ditekankan Drs.Syarifuddin, MM, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI saat menjawab pertanyaan peserta workshop Nasional ASDEKSI di Pangkal Pinang. Baca selengkapnya »

Seminar dan Musyawarah V ASDEKSI

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional V Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Seminar Nasional dan MUNAS V ASDEKSI) 28 – 31 Mei 2015 di Jakarta merupakan amanah Musyawarah Nasional IV Asosiasi Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia (MUNAS IV ASDEKSI) 18 – 21 Mei 2012 di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional VII tanggal 7 – 10 Mei 2014 di Semarang serta Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) tanggal 10 – 11 April 2015 di Bali. Baca selengkapnya »

Workshop Nasional ASDEKSI Malang Februari 2015

asdeksi-malang-februari-2015-ed

“Peningkatan efektivitas humas DPRD dapat dicapai melalui pelatihan bagi setiap staf Humas, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, dan jurnalistik. Begitu pula pimpinan Dewan dan semua anggota Dewan, harus menghormati Bagian Humas, dan menciptakan kondisi positif bagi Staf Humas dalam menjalankan Tupoksinya secara optimal. Humas harus “akrab” dengan pers; upayakan menanggapi setiap pertanyaan wartawan, jangan sering-sering jawab ‘non comment’, apalagi berbohong.” Demikian tanggapan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Guru Besar Komunikasi Politik-UPH, saat dialok dengan peserta acara workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung di kota Malang, 12-15 Februari 2015. Baca selengkapnya »

Workshop Yogyakarta Desember 2014

IMG_2647-ed

Untuk mensosialisasikan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan UU / Perpu tentang Pemilihan Kepala Daerah serta memberikan workshop terkait tugas dan fungsi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, ASDEKSI menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Penyusunan Lakip dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Peran Setwan dalam mendukung Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah”. Baca selengkapnya »

Workshop Nasional ASDEKSI, Banjarmasin, Oktober 2014

foto-bareng-effendi

Bertempat di Kota Banjarmasin, ASDEKSI kembali menyelenggarakan workshop dengan tema “Peran Setwan Sebagai Mediator dalam Membangun Mekanisme Hubungan Kerja Kemitraan Antara DPRD Hasil Pemilu 2014 dengan Kepala Daerah serta Cara Mengantisipasi Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Baca selengkapnya »

Renstra, Renja, dan Anggaran Sekretariat DPRD

“DPRD sebagai lembaga daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak  harus membuat Renstra karena tidak ada aturan yang mengatur supaya menyusun Renstra DPRD. ini berarti renstra DPRD sebagai lembaga, menyatu dengan renstra sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD. Penyusunan  renstra SKPD  berpedoman  pada  RPJMD  dan  bersifat indikatif.”

Demikian pengantar materi terkait restra dan renja SKPD yang disampaikan oleh Drs. Teuku Aliman dari Widyaiswara Utama Badan Diklat Kemendagri saat mengisi acara workshop Nasional ASDEKSI di Batam. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14-17 September 2014 ini mengambil tema ”Peningkatan Kapasitas Aparatur Setwan dalam Penyusunan Renstra dan Renja serta Sosialisasi Perubahan Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”. Baca selengkapnya »