Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 28 huruf g Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perurakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD berhak mendapatkan orientasi dan pendalaman tugas. Kegiatan orientasi dan pendalaman tugas tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretaris Dewan, perguruan Tinggi atau Partai Politik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pemerintah provinsi akan mengadakan orientasi bagi anggota DPRD periode 2014-2019 yang akan dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji. Selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Pedoman Singkat Pembentukan Pimpinan DPRD

Dalam rangka persiapan Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kab./Kota yang pada minggu pertama Agustus 2014, beberapa daerah akan melaksanakan agenda tersebut, Asdeksi memandang perlu membagi informasi yang dapat menjadi pedoman sekretariat DPRD. Sambil menunggu pengesahan revisi UU MD3 menjadi lembaran negara dan peraturan lainnya, berikut PEDOMAN SINGKAT TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN SEMENTARA, PIMPINAN DPRD, ALAT KELENGKAPAN DAN FRAKSI DPRD KABUPATEN/KOTA dalam format PDF. Silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Revisi UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (MD3)

Revisi UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Telah disahkan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 Juli 2014. Sambil menunggu diundangkan menjadi lembaran negara, berikut Naskah Rancangan UU tentang MD3 dari sumber parlemen.net. Silahkan klik di sini untuk mengunduh (men-download)

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

Tanggal 21 April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut didasarkan oleh pertimbangan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengunduh (mendownload Perpres Nomo 29 silahkan klik di sini.

Surat BKN Tentang Batas Usia Pensiun PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)tertanggal 17 Januari 2014. Surat tersebut berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadil salah satu pertimbangan disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

Surat Edaran Kemendagri Nomor 160/3559/SJ

SURAT EDARAN
NOMOR 160/3559/SJ

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kementerian dalam negeri mengeluarkan surat edaran, silahkan klik disini untuk mengunduh (mendownload)

Putusan MK Nomor 39 2013

Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 telah melegakan berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua DPRD Singkawang, Tjhai Chui Mie. Sebagaimana dikutip Tribun Pontianak, Chui Mie mengucap syukur atas putusan tersebut yang menyatakan bahwa anggota DPR/DPRD yang dicalonkan parpol lain tak harus mundur, jika parpol pengusungnya pada pemilu 2009 bukan peserta pemilu 2014. Baca selengkapnya »

Surat Edaran Kemendagri Tentang Penjelasan Hak-Hak Anggota DPRD yang Mundur

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah tentang hak-hak keuangan Anggota DPRD yang mengundurkan diri dari kabatannya terkait pencalonan yang bersangkutan dalam pemilu legislatif, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menerbitkan suart edaran Nomor 160/3385/SJ


Klik di sini untuk mengunduh/mendownload.

PMK No. 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2013

Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 untuk mengatur tata cara revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2013 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Baca selengkapnya »