Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah. (Foto: Kristian Erdianto/kompas)
Setelah Tunda DAU, Jokowi Janji Terbitkan PP Hak Keuangan Pimpinan DPRD. (Foto: Presiden Jokowi (Maikel Jefriando/detikcom)
DAU Ditahan, Tidak Ada Gaji PNS Daerah yang Dipotong. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Bootstrap Slider

Rekomendasi Munas VI ASDEKSI

REKOMENDASI MUNAS VI ASDEKSI TAHUN 2018

Mencermati pemikiran yang berkembang selama MUNAS VI ASDEKSI serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1.  Rekomendasi terkait dengan PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD yaitu :

  • Ketentuan syarat dan pembubaran Fraksi Gabungan untuk diatur secara jelas dan tegas;
  • Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD atas usulan dari partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan sebagaimana proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mekanisme ketentuan pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasar putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Untuk memberikan batasan yang jelas dan tegas hubungan kerja antara Sekretaris DPRD dengan DPRD, maka perlu diterbitkan regulasi yang terkait dengan Peningkatan kesejahteraan Sekretaris DPRD selaku sekretaris bukan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan
2.  Rekomendasi terkait dengan PP No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu ;
  • Belanja penunjang kegiatan reses diusulkan pertanggungjaawaban pengelolaan keuangannya diberikan secara lumsum yang besarannya dikaitkan dengan KKD.
  • Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD perlu ada batasan yang jelas mengenai besarannya dan jenis komponen belanja yang bisa dibiayai dan dana operasional pimpinan keseluruhan diberikan secara lumsum.
  • Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan appraisal.
3.  Rekomendasi terkait Permendagri No.133 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yaituPenyelenggaraan dan penganggaran orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang baru diambil sumpahnya dilaksanakan dan dibebankan kepada BPSDM Kemendagri atau BPSDM Propinsi.

Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VI ASDEKSI Jakarta, Mei 2018

MunasMENDAGRI : ASDEKSI SEBAGAI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DALAM MENDORONG AKTUALISASI TRI – FUNGSI DPRD

“Dalam konteks sebuah organisasi, ASDEKSI sudah memahami bagaimana mengembangkan organisasi yang sehat. Peran pengurus dan anggota dalam menggerakkan siklus organisasi yang berjalan secara berkelanjutan tidak hanya menjadi simbol dari eksistensi ASDEKSI sebagai organisasi yang menghimpun para Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Silahkan download disini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Silahkan download disini

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, tanggal 27 Juli 2017 menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 62 tahun 2017 tentang “Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

PP No. 18 Tahun 2017

Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Perauran tersebut diundangkan di Jakarta 2 Juni 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

REKOMENDASI RAKERNAS IX ASDEKSI Tahun 2017

ACDSee PDF Image.

Mencermati pemikiran yang berkembang serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, yang menjadi bahasan pada Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di Bandung yang antara lain telah menetapkan Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI, kami memandang perlu menyampaikan aspirasi para anggota. Baca selengkapnya »

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI

ACDSee PDF Image.

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI dapat terlaksana dengan baik, dan lancar pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di kota Bandung. Seminar dan RAKERNAS ASDEKSI yang dilaksanakan setahun sekali ini, mengagendakan evaluasi program kerja dan rekomendasi ASDEKSI tahun 2016-2017, serta pembahasan dan penetapan program kerja dan rekomendasi tahun 2017-2018 sebagai bagian dari amanah MUNAS V ASDEKSI tahun 2015. Baca selengkapnya »

ASDEKSI Gelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX

ACDSee PDF Image.

Dalam upaya merealisasikan amanat MUNAS V ASDEKSI di Jakarta tahun 2015 dan Rakernas VIII di kota Batam tahun 2016, pada 18 – 21 Mei 2017 bertempat di Hotel Harris Ciumbuleuit – Bandung dilaksanakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Profesionalisme Setwan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi – Fungsi DPRD” dimaksudkan untuk menjaga semangat kolektif dalam meningkatkan pengetahuan anggota ASDEKSI tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota ASDEKSI tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD. Baca selengkapnya »

Sri Mulyani: Ada 131 Daerah yang Setengah APBD Habis Buat Gaji PNS

32ed0038-7ae1-4b4a-95c3-d676ea752cb1_169[1]

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang rasio alokasi belanja pegawainya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Ini artinya dana belanja daerah mayoritas digunakan untuk belanja pegawai pemerintahannya. Baca selengkapnya »