PermenPanRB Nomor 006 Tahun 2015

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengizinkan rapat di luar kantor. Aturan itu tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Untuk mengunduh PermenPanRB tersebut silahkan klik di sini.

Workshop Nasional ASDEKSI Malang Februari 2015

asdeksi-malang-februari-2015-ed

“Peningkatan efektivitas humas DPRD dapat dicapai melalui pelatihan bagi setiap staf Humas, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, dan jurnalistik. Begitu pula pimpinan Dewan dan semua anggota Dewan, harus menghormati Bagian Humas, dan menciptakan kondisi positif bagi Staf Humas dalam menjalankan Tupoksinya secara optimal. Humas harus “akrab” dengan pers; upayakan menanggapi setiap pertanyaan wartawan, jangan sering-sering jawab ‘non comment’, apalagi berbohong.” Demikian tanggapan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Guru Besar Komunikasi Politik-UPH, saat dialok dengan peserta acara workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung di kota Malang, 12-15 Februari 2015. Baca selengkapnya »

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

Untuk mengunduh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, silahkan klik di sini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Untuk mengunduh silahkan klik di  sini

Workshop Yogyakarta Desember 2014

IMG_2647-ed

Untuk mensosialisasikan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan UU / Perpu tentang Pemilihan Kepala Daerah serta memberikan workshop terkait tugas dan fungsi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, ASDEKSI menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Penyusunan Lakip dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Peran Setwan dalam mendukung Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah”. Baca selengkapnya »

PNS Boleh Rapat di Hotel Asalkan Logis

PADANG, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, harus ada penjelasan yang logis jika aparat pemerintah menggelar rapat di hotel. Baca selengkapnya »

KemenPAN-RB Akan Tinjau Ulang Larangan PNS Beracara di Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ini berita gembira bagi industri perhotelan yang meradang akibat larangan kantor pemerintahan meggelar acara kedinasan di hotel. Baca selengkapnya »

Perpres Nomor 167 Tahun 2014

Tanggal 18 November 2014 Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden nomor 167 tentang tata cara pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Surat Kemendagri tentang Penghematan Anggaran

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 28,November 2014 menerbitkan surat nomor 900/6975/sj tentang Penghematan Anggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Surat Edaran Kemenpan Nomor 11 Tahun 2014

Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara tanggal 4 November 2014, bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, agar dilakukan langkah-langkah tertentu. Selengkapnya silahkan klik untuk mengunduh.