Menteri Yuddy: Honorer Bakal Diangkat Jadi PNS, Asalkan...
2016, Bappenas Gelontorkan Rp 100 Miliar Per Kabupaten. (Foto: Sofyan Djalil via TEMPO / Dhemas Reviyanto Atmodjo)
Jokowi Berjanji Tunjangan Perjalanan DPRD Naik (Foto: Presiden Joko Widodo via TEMPO / Aditia Noviansyah)
Bootstrap Slider

Menteri Yuddy: Honorer Bakal Diangkat Jadi PNS, Asalkan…

demo-honorerTEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengapresiasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) perihal demo yang mereka lakukan kemarin. “Kami sampaikan apresiasi, demonstrasi berjalan tertib dan tidak anarkistis,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 11 Februari 2016. Baca selengkapnya »

Edaran Mendagri 005/389/SJ

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan Pilkada serentak 2015, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran tentang pelantikan gubernur dan wakil gubernur di 7 provinsi, masing-masing adalah: Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

Ini Jadwal Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Terpilih

Tjahjo Kumolo (Foto: Lamhot Aritonang)

Tjahjo Kumolo (Foto: Lamhot Aritonang)

Kepala daerah yang terpilih di Pilkada serentak akan segera dilantik. Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyusun jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tersebut. Baca selengkapnya »

SE Mendagri Nomor 100 Januari 2016

Surat Edaran Mendagri Nomor 100/140/SJ tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2015

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Silahkan klik di sini untuk mengunduh

Penertiban Penerimaan Tamu di Lingkungan Kantor Pusat Kemendagri

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5056/SJ tanggal 29 September 2014 tentang Unit Pelayanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta dalam upaya untuk meningkatkan pengamanan, ketertiban pelayanan tamu dan memberikan kenyamanan kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka diterbitkan edaran mengenai penertiban penerimaan tamu. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini.

Instruksi Mendagri Nomor 820

Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam mutasi pegawai di provinsi dan kabuaten/kota, Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini.

Jokowi Berjanji Tunjangan Perjalanan DPRD Naik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah

Presiden Joko Widodo. (Foto: TEMPO/Aditia Noviansyah)

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menjanjikan kenaikan tunjangan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam acara musyawarah nasional DPRD tingkat kabupaten hari ini, para anggota DPRD sempat meminta Presiden untuk memuluskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai kenaikan tunjangan. Baca selengkapnya »

Permendagri No. 25 Tahun 2007

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.

Untuk itu menteri dalam negeri menerbitkan peraturan nomor 25 tahun 2007 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah.

Untuk mengunduh silahkan klik di sini

2016, Bappenas Gelontorkan Rp 100 Miliar Per Kabupaten

426882_620[1]

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan arah kebijakan pembangunan negara pada tahun 2016 akan menitikberatkan kepada daerah dan masyarakat kelas bawah. Selain dana desa, pemerintah akan mengucurkan dana tambahan Rp 100 miliar untuk setiap kabupaten.

“Dana ini untuk membangun infrastruktur publik,” kata Sofyan di kantornya, Jumat, 25 September 2015. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan ke dalam Dana Alokasi Khusus. Baca selengkapnya »