Mendagri: Gaji dan Tunjangan DPRD Harus Sesuai Kemampuan Daerah. (Foto: Kristian Erdianto/kompas)
Setelah Tunda DAU, Jokowi Janji Terbitkan PP Hak Keuangan Pimpinan DPRD. (Foto: Presiden Jokowi (Maikel Jefriando/detikcom)
DAU Ditahan, Tidak Ada Gaji PNS Daerah yang Dipotong. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
ASDEKSI Adalah Mitra Pemerintah
Bootstrap Slider

PP No. 18 Tahun 2017

Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Perauran tersebut diundangkan di Jakarta 2 Juni 2017. Untuk mengunduh (download) silahkan klik di sini.

REKOMENDASI RAKERNAS IX ASDEKSI Tahun 2017

ACDSee PDF Image.

Mencermati pemikiran yang berkembang serta persoalan yang terjadi di lingkup tugas Sekretariat DPRD, yang menjadi bahasan pada Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di Bandung yang antara lain telah menetapkan Rekomendasi RAKERNAS IX ASDEKSI, kami memandang perlu menyampaikan aspirasi para anggota. Baca selengkapnya »

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI

ACDSee PDF Image.

Pelaksanaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI dapat terlaksana dengan baik, dan lancar pada tanggal 18 – 21 Mei 2017 di kota Bandung. Seminar dan RAKERNAS ASDEKSI yang dilaksanakan setahun sekali ini, mengagendakan evaluasi program kerja dan rekomendasi ASDEKSI tahun 2016-2017, serta pembahasan dan penetapan program kerja dan rekomendasi tahun 2017-2018 sebagai bagian dari amanah MUNAS V ASDEKSI tahun 2015. Baca selengkapnya »

ASDEKSI Gelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX

ACDSee PDF Image.

Dalam upaya merealisasikan amanat MUNAS V ASDEKSI di Jakarta tahun 2015 dan Rakernas VIII di kota Batam tahun 2016, pada 18 – 21 Mei 2017 bertempat di Hotel Harris Ciumbuleuit – Bandung dilaksanakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional IX ASDEKSI. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Profesionalisme Setwan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi – Fungsi DPRD” dimaksudkan untuk menjaga semangat kolektif dalam meningkatkan pengetahuan anggota ASDEKSI tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota ASDEKSI tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD. Baca selengkapnya »

Sri Mulyani: Ada 131 Daerah yang Setengah APBD Habis Buat Gaji PNS

32ed0038-7ae1-4b4a-95c3-d676ea752cb1_169[1]

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang rasio alokasi belanja pegawainya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Ini artinya dana belanja daerah mayoritas digunakan untuk belanja pegawai pemerintahannya. Baca selengkapnya »

Permendagri No. 104 Tahun 2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3), diterbitkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Untuk mengunsuh peraturan tersebut silahkan klik di sini. Adapun lampirannya dapat diunduh di sini.

Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi SETWAN Berdasarkan PP 18 2016

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, memaparkan materi tentang “Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran SETWAN Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organsasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Materi tersebut dapat diunduh di sini.

Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Materi untuk penguatan SETWAN dengan judul “Fasilitasi SETWAN dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” disampaikan oleh Akmal Malik. Selengkapnya dapat diunduh di sini.

Penguatan Manajemen Persidangan DPRD

Materi berjudul “Penguatan Manajemen Persidangan DPRD” dibawakan oleh Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Materi tersebut dapat diunduh dengan mengklik link berikut.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 2016

Dalam pustaka ini dibahas beberapa hal, diantaranya mengenai “Kedudukan Perangkat Daerah”, “Latar Belakang Penataan Perangkat Daerah”, dan “Konsep Dasar Penataan Daerah”. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.