Surat Edaran Mendagri 22 Agustus 2014

Menyusul surat Menteri Dalam Negeri 16 Juli 2014 Nomor SE.160/2910/OTDA, diterbitkan surat edaran tertanggal 22 Agustus 2014 perihal “Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 28 huruf g Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perurakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD berhak mendapatkan orientasi dan pendalaman tugas. Kegiatan orientasi dan pendalaman tugas tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretaris Dewan, perguruan Tinggi atau Partai Politik. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

Sistem Gaji PNS Akan Disederhanakan

135045_pnskoper2[1]Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Ditargetkan pembahasannya dapat tuntas Oktober mendatang.

Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, bila RPP ini sudah disahkan maka komponen pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semula bermacam-macam akan menjadi lebih sederhana yakni hanya menjadi tiga komponen.

“Sumber pendapatannya hanya tiga yaitu gaji pokok, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kinerja. Dengan demikian segala jenis honorarium maupun tunjangan seperti tunjangan anak istri, beras, dan lain-lain akan disederhanakan,” kata Setiawan, Jumat (15/8/2014).‬ Baca selengkapnya »

Simulasi Pengucapan Sumpah Anggota DPRD 2014-2019

Kemenkeu: Gaji Pokok PNS Tahun Ini Dibayarkan Mulai Juli

Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun ini akan dibayarkan mulai Juli. Namun untuk pembayaran gaji ke-13, saat ini masih dalam proses penetapan oleh presiden.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance di Jakarta, Kamis (12/6/2014). Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menrbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Peraturan tersebut ditetapkan pada 19 Mei 2014 dan diundangkan pada 21 Mei 2014. Baca selengkapnya »

Audiensi Pengurus ASDEKSI dengan BADIKLAT KEMENDAGRI

Dalam rangka persiapan fasilitasi kegiatan DPRD oleh sekretariat DPRD pasca pengambilan sumpah/janji anggota DPRD masa bakti 2014-2019, Dewan Pengurs ASDEKSI pada 23 Mei 2014 melakukan audiensi dan konsultasi dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut ketua umum ASDEKSI bersama beberapa jajaran pengurus menyampaikan harapan agar aturan terkait orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 dibuat tertulis dan bisa disosialisasikan ke daerah sebelum pengambilan sumpah/janji DPRD Kab./Kota pada awal bulan Agustus 2014. Baca selengkapnya »

Rapat Dengar Pendapat PANSUS RUU No. 27 Tahun 2009

R abu, 21 Mei 2014, Dewan Pengurus ASDEKSI menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pansus rancangan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Dewan pengurus ASDEKSI yang diwakili Widyo Prayitno, Syahrul Koswara, Tri Puguh dan Ketua ASDEKSI Korwil Jawa Tengah, Achmad Mualif beserta staf Seknas ASDEKSI menyampaikan beberapa masukan atau pandangan terkait revisi beberapa pasal pada UU No.27 Tahun 2009. Baca selengkapnya »