Dewan Pengurus Nasional, Anggota, dan Seknas ASDEKSI
mengucapkan selamat atas pelantikan
Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla
Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019
Dewan Pengurus Nasional, Anggota, dan Seknas ASDEKSI
mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan
Para Menteri Anggota Kabinet Kerja
Masa Bakti 2014-2019

Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Umum ASDEKSI

paw

Tanggal 25 Oktober 2014 berlangsung Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Umum ASDEKSI dari Drs. H. Aminuddin Latif M. Si (Sekwan Kota Banjarmasin) kepada Tri Puguh Priyadi SH. MM. (Sekwan Kota Surakarta). Baca selengkapnya »

Workshop Nasional ASDEKSI, Banjarmasin, Oktober 2014

foto-bareng-effendi

Bertempat di Kota Banjarmasin, ASDEKSI kembali menyelenggarakan workshop dengan tema “Peran Setwan Sebagai Mediator dalam Membangun Mekanisme Hubungan Kerja Kemitraan Antara DPRD Hasil Pemilu 2014 dengan Kepala Daerah serta Cara Mengantisipasi Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Baca selengkapnya »

Launching Buku Panduan Bagi Sekretaris DPRD

launching-buku-pedoman-sekwan

Sebagai wujud dari program kerja ASDEKSI 2012-2015, di sela-sela acara workshop nasional ASDEKSI di Banjarmasin, tanggal 25 Oktober 2014, dilangsungkan acara peluncuran buku panduan Sekretaris DPRD “Peran Penting Sekretariat DPRD dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD”. Baca selengkapnya »

Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015

Terkait pergantian anggota DPRD masa bakti 2009-2014, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menerbitkan surat edaran tentang penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2014 dan 2015. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Era SBY, Gaji PNS Naik Tiap Tahun

Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapata perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby). Selama pemerintahan Sby, gaji PNS dinaikkan setiap tahun, demikian dilaporkan Detik Finance. Berikut berita selengkapnya. Baca selengkapnya »

Perppu Nomor 2 Tahun 2014

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Silahkan klik di sini untuk mengunduh.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Atas dasar pertimbangan tersebut, serta beberapa pertimbangan lainnya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menrbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Untuk mengunduh silhkan klik disini.

UU No. 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Untuk itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Silahkan klik di sini untuk mengunduh.

UU No. 22 Tahun 2014

Atas pertimbangan untuk mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini dinilai masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal tersebut bersama beberap pertimbangan lainnya menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Renstra, Renja, dan Anggaran Sekretariat DPRD

“DPRD sebagai lembaga daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak  harus membuat Renstra karena tidak ada aturan yang mengatur supaya menyusun Renstra DPRD. ini berarti renstra DPRD sebagai lembaga, menyatu dengan renstra sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD. Penyusunan  renstra SKPD  berpedoman  pada  RPJMD  dan  bersifat indikatif.”

Demikian pengantar materi terkait restra dan renja SKPD yang disampaikan oleh Drs. Teuku Aliman dari Widyaiswara Utama Badan Diklat Kemendagri saat mengisi acara workshop Nasional ASDEKSI di Batam. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14-17 September 2014 ini mengambil tema ”Peningkatan Kapasitas Aparatur Setwan dalam Penyusunan Renstra dan Renja serta Sosialisasi Perubahan Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”. Baca selengkapnya »