ASDEKSI Adalah Mitra Pemerintah
4 Tuntutan Menteri Yuddy pada Pegawai Negeri
2016, Bappenas Gelontorkan Rp 100 Miliar Per Kabupaten. (Foto: Sofyan Djalil via TEMPO / Dhemas Reviyanto Atmodjo)
Jokowi Berjanji Tunjangan Perjalanan DPRD Naik (Foto: Presiden Joko Widodo via TEMPO / Aditia Noviansyah)
Bootstrap Slider

Mendagri Sambut Positif Saran Bupati Dedi soal Kenaikan Tunjangan DPRD

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap saran dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai saran yang positif.

Sebelumnya, Dedi menyarankan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kesejahteraan DPRD seluruh Indonesia dengan menerapkan plafon tinggi untuk anggaran tunjangan dalam perencanaan APBD yang diterima Kemendagri. Baca selengkapnya »

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

Dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan tentang perubahan kedua atas peraturan permendagri nomor 32 tahun 2011. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD

IMG_0762-585

Asosiasi Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) menggelar workshop nasional bertema: “Arah Kebijakan Perubahan PP Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Serta Penguatan Sistem Kelembagaan dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD”. Baca selengkapnya »

Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Dalam upaya memaksimalkan Peran dan fungsi Setwan yang sangat strategis sebagai penyelenggara administrasi keuangan dan kesekretariatan DPRD, perlu terus meningkatkan kapasitas SDM bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD guna mewujudkan supporting tri fungsi DPRD yang handal dan profesional, untuk itu Dewan Pengurus Nasional ASDEKSI menyelenggarakan Workshop Nasional ”Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Sekretariat DPRD serta Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP BPK”. Baca selengkapnya »

Setiap Pengeluaran Harus Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah

IMG_8117-ed

“Mengacu kepada azas Umum Pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Begitu pula Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.” Demikian ditegaskan Drs. Syarifuddin, MM – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Kemendagri saat mengisi acara workshop nasional ASDEKSI di Mataram Lombok. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 3-6 Desember 2015 menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Baca selengkapnya »

Strategi Percepatan Pembahasan dan Penetapan APBD

IMG_5300-ed

Dengan mengusung tema ”Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyusunan SOP pada Sekretariat DPRD serta Strategi Percepatan Penetapan APBD”, workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung dari tanggal 5 – 8 November 2015 di Hotel The Sahid Rich Jogja, ASDEKSI menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, pakar komunikasi dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baca selengkapnya »

ASDEKSI Adalah Mitra Pemerintah

IMG_3692-ed

Bertempat di kota Yogyakarta, pada 7 November 2015 Asdeksi menyelenggarakan Rapat konsultasi dan koordinasi dengan Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD wilayah V, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sukaca, SH, M.Si. Kegiatan yang dihadiri jajaran dewan pengurus Asdeksi dan pengurus daerah, mengangkat beberapa isyu penting bagi daerah khususnya DPRD. Baca selengkapnya »

SEKWAN Harus Memiliki “Kemampuan Politik” Selain Kemampuan Administratif

IMG_3298-ed

“Tugas dan Tanggungjawab Sekwan sebagai kepala SKPD, harus bisa mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, serta bisa mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD.” Baca selengkapnya »

Peningkatan Kapasitas Dewan Bisa di Luar Daerah, Tapi Harus Selektif

IMG_7304-ed

“Kendaraan dinas pinjam pakai untuk DPRD itu tidak dibenarkan. Tidak ada kendaraan dinas untuk perorangan anggota DPRD, tidak diizinkan kecuali untuk mobil komisi”. Demikian ditekankan Drs.Syarifuddin, MM, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI saat menjawab pertanyaan peserta workshop Nasional ASDEKSI di Pangkal Pinang. Baca selengkapnya »

4 Tuntutan Menteri Yuddy pada Pegawai Negeri

Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. (Foto: TEMPO/Aditia Noviansyah)

Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. (Foto: TEMPO/Aditia Noviansyah)

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta semua pegawai negeri melaksanakan birokrasi berbasis kinerja. Tujuannya, kata Yuddy, untuk mewujudkan target pemerintahan kelas dunia (World Class Government) pada 2025. Baca selengkapnya »