PEMILU-2014-01

Surat BKN Tentang Batas Usia Pensiun PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)tertanggal 17 Januari 2014. Surat tersebut berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadil salah satu pertimbangan disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload)

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Sah Menjadi Undang-Undang

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna, Kamis (19/12). Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengetok palu pukul 12.25, setelah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna itu menyetujui RUU itu untuk disahkan. Baca selengkapnya »

Surat Edaran Kemendagri Nomor 160/3559/SJ

SURAT EDARAN
NOMOR 160/3559/SJ

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kementerian dalam negeri mengeluarkan surat edaran, silahkan klik disini untuk mengunduh (mendownload)

Putusan MK Nomor 39 2013

Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 telah melegakan berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua DPRD Singkawang, Tjhai Chui Mie. Sebagaimana dikutip Tribun Pontianak, Chui Mie mengucap syukur atas putusan tersebut yang menyatakan bahwa anggota DPR/DPRD yang dicalonkan parpol lain tak harus mundur, jika parpol pengusungnya pada pemilu 2009 bukan peserta pemilu 2014. Baca selengkapnya »

Pelantikan Anggota DPRD Hasil PAW Mengacu Pada PP 16 2010

Pemerintah telah menetapkan hal-hal mengenai Penggantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentanng tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baca selengkapnya »

Surat Edaran Kemendagri Tentang Penjelasan Hak-Hak Anggota DPRD yang Mundur

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah tentang hak-hak keuangan Anggota DPRD yang mengundurkan diri dari kabatannya terkait pencalonan yang bersangkutan dalam pemilu legislatif, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menerbitkan suart edaran Nomor 160/3385/SJ


Klik di sini untuk mengunduh/mendownload.

PMK No. 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2013

Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 untuk mengatur tata cara revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2013 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Baca selengkapnya »

PMD No. 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

8 Januari 2013 lalu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini kemudian dundangkan pada tanggal 9 Januari 2013. Baca selengkapnya »