Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Hal tersebut menjadi pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

Klik di sini untuk mendownload Permendagri Nomor 37.
Klik di sini untuk mendownload lampiran Permendagri Nomor 37.

Kepada Seluruh Sekwan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, diharapkan kehadirannya dalam Musyawarah Nasional IV ASDEKSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Mei 2012 di Hotel Millenium Jakarta.

Selain acara Munas juga akan diisi dengan kegiatan Seminar Nasional “Membangun Supporting System DPRD yang Handal dan Profesional” oleh WAMENPAN & RB Prof. Eko Prasojo dan Dirjen OTDA KEMENDAGRI.
untuk konfirmasi kehadiran menghubungi Panitia (Seknas Asdeksi).

Dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya.

Berikut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib selengkapnya dalam format PDF.

Silahkan klik di sini untuk mengunduh/mendownload.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu diwujudkan komitmen dalam berbagai kebijakan, yaitu dalam hal pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang pada dasarnya adalah untuk melakukan pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Sebagai pedoman dalam penyusunan SOP, kami lampirkan SOP DPR RI sebagai referensi.

Klik di sini untuk mengunduh/mendownload.

Setjen DPR RI telah menyusun Pedoman Penyusunan SOP dan telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 02/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretaris jenderal DPR RI Dra. Nining Indra Shaleh MSi. mennyampaikan makalah berjudul Konsultasi Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur dengan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Klik di sini untuk mengunduh (mendownload) makalah.
Klik di sini untuk mengunduh (mendownload) contoh format SOP.

Buku panduan reses I masa persidangan I Tahun Sidang 2012 DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimaksudkan dalam rangka paling tidak relatif memudahkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan kegiatan reses serta seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendownload panduan selengkapnya, silahkan klik disini

Untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa pada sekretariat DPRD serta teknis dan mekanisme tata laksana persidangan, ASDEKSI akan melaksanakan workshop nasional di Batam pada 18-21 April 2012.

Pada kesempatan tersebut akan dibahas beberapa materi, diantaranya:

1. Teknis dan Tata Laksana Persidangan.
2. Renstra, RKT, dan Program Kerja/Kegiatan DPRD.
3. Program, Kegiatan, dan Metode Pengadaan Barang/Jasa di sekretariat DPRD.

Kepada Bapak/Ibu Sekwan beserta staf, guna memenuhi harapan anggota ASDEKSI, bersama ini kami lampirkan program Legislasi Daerah Kab. Wonogiri. Semoga bermanfaat, terima kasih atas kerjasama dan dukungan Sekretariat DPRD Kab. Wonogiri untuk kita semua.

Untuk mendownload Keputusan DPRD Wonogiri no 10 th 2012 ttgPROLEGDA silahkan klik di sini

Untuk mendownload SK DPRD NO 10 2012 TTG PROLEGDA silahkan klik di sini

Sehubungan dengan banyaknya mengenai kedudukan dan hak keuangan pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas Pimpinan DPRD, sambil menunggu peraturan pemerintah, disampaikan beberapa hal, untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mendownload format pdf-nya.