Renstra, Renja, dan Anggaran Sekretariat DPRD

“DPRD sebagai lembaga daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak  harus membuat Renstra karena tidak ada aturan yang mengatur supaya menyusun Renstra DPRD. ini berarti renstra DPRD sebagai lembaga, menyatu dengan renstra sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD. Penyusunan  renstra SKPD  berpedoman  pada  RPJMD  dan  bersifat indikatif.”

Demikian pengantar materi terkait restra dan renja SKPD yang disampaikan oleh Drs. Teuku Aliman dari Widyaiswara Utama Badan Diklat Kemendagri saat mengisi acara workshop Nasional ASDEKSI di Batam. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14-17 September 2014 ini mengambil tema ”Peningkatan Kapasitas Aparatur Setwan dalam Penyusunan Renstra dan Renja serta Sosialisasi Perubahan Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”. Baca selengkapnya »

Workshop Nasioal Jakarta 19-22 Juni 2014

Pelaksanaan tanggal 19 – 22 Juni 2014 bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta dilaksanakan Workshop Nasional ASDEKSI ”Peran Setwan dalam penyusunan tata tertib, kode etik dan pembentukan alat kelengkapan DPRD serta mekanisme dan tatacara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD masa bakti 2014 – 2019”. Dengan materi kegiatan sebagai berikut: Baca selengkapnya »

Surat Edaran Mendagri 22 Agustus 2014

Menyusul surat Menteri Dalam Negeri 16 Juli 2014 Nomor SE.160/2910/OTDA, diterbitkan surat edaran tertanggal 22 Agustus 2014 perihal “Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 28 huruf g Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perurakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD berhak mendapatkan orientasi dan pendalaman tugas. Kegiatan orientasi dan pendalaman tugas tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretaris Dewan, perguruan Tinggi atau Partai Politik. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.

Sistem Gaji PNS Akan Disederhanakan

135045_pnskoper2[1]Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Ditargetkan pembahasannya dapat tuntas Oktober mendatang.

Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, bila RPP ini sudah disahkan maka komponen pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semula bermacam-macam akan menjadi lebih sederhana yakni hanya menjadi tiga komponen.

“Sumber pendapatannya hanya tiga yaitu gaji pokok, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kinerja. Dengan demikian segala jenis honorarium maupun tunjangan seperti tunjangan anak istri, beras, dan lain-lain akan disederhanakan,” kata Setiawan, Jumat (15/8/2014).‬ Baca selengkapnya »

Simulasi Pengucapan Sumpah Anggota DPRD 2014-2019

Kemenkeu: Gaji Pokok PNS Tahun Ini Dibayarkan Mulai Juli

Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun ini akan dibayarkan mulai Juli. Namun untuk pembayaran gaji ke-13, saat ini masih dalam proses penetapan oleh presiden.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance di Jakarta, Kamis (12/6/2014). Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Baca selengkapnya »

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menrbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Peraturan tersebut ditetapkan pada 19 Mei 2014 dan diundangkan pada 21 Mei 2014. Baca selengkapnya »