Dewan Pengurus Nasional, Anggota, dan Seknas ASDEKSI
mengucapkan selamat atas pelantikan
Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla
Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019

Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015

Terkait pergantian anggota DPRD masa bakti 2009-2014, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menerbitkan surat edaran tentang penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2014 dan 2015. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Era SBY, Gaji PNS Naik Tiap Tahun

Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapata perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby). Selama pemerintahan Sby, gaji PNS dinaikkan setiap tahun, demikian dilaporkan Detik Finance. Berikut berita selengkapnya. Baca selengkapnya »

Perppu Nomor 2 Tahun 2014

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Silahkan klik di sini untuk mengunduh.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Atas dasar pertimbangan tersebut, serta beberapa pertimbangan lainnya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menrbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Untuk mengunduh silhkan klik disini.

UU No. 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Untuk itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Silahkan klik di sini untuk mengunduh.

UU No. 22 Tahun 2014

Atas pertimbangan untuk mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini dinilai masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal tersebut bersama beberap pertimbangan lainnya menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Untuk mengunduh silahkan klik di sini.

Renstra, Renja, dan Anggaran Sekretariat DPRD

“DPRD sebagai lembaga daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak  harus membuat Renstra karena tidak ada aturan yang mengatur supaya menyusun Renstra DPRD. ini berarti renstra DPRD sebagai lembaga, menyatu dengan renstra sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD. Penyusunan  renstra SKPD  berpedoman  pada  RPJMD  dan  bersifat indikatif.”

Demikian pengantar materi terkait restra dan renja SKPD yang disampaikan oleh Drs. Teuku Aliman dari Widyaiswara Utama Badan Diklat Kemendagri saat mengisi acara workshop Nasional ASDEKSI di Batam. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14-17 September 2014 ini mengambil tema ”Peningkatan Kapasitas Aparatur Setwan dalam Penyusunan Renstra dan Renja serta Sosialisasi Perubahan Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”. Baca selengkapnya »

Surat Edaran Mendagri 22 Agustus 2014

Menyusul surat Menteri Dalam Negeri 16 Juli 2014 Nomor SE.160/2910/OTDA, diterbitkan surat edaran tertanggal 22 Agustus 2014 perihal “Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, silahkan klik di sini untuk mengunduh (download).

Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 28 huruf g Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perurakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD berhak mendapatkan orientasi dan pendalaman tugas. Kegiatan orientasi dan pendalaman tugas tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretaris Dewan, perguruan Tinggi atau Partai Politik. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini untuk mengunduh.